Sjahrir (obituari)

Sjahrir adalah sebuah pesta. Karena itu ia penuh warna. Dalam pesta, orang bergerak dari satu orang ke orang lain, dari tempat duduk ke lantai dansa, dari satu obrolan ke obrolan lain. Pesta adalah persinggungan dengan pelbagai titik. Mungkin itu sebabnya Sjahrir punya sederet atribut : ekonom, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), aktivis, pelaku pasar modal, pemimpin partai, penasehat ekonomi Presiden – dan mungkin juga seorang selebritis. Pesta dan titik singgung itu tak lagi disana. Salah satu ekonom terbaik Indonesia itu meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada tanggal 28 Juli 2008. Apa yang harus dikenang dari Sjahrir yang lahir di Kudus 24 Februari 1945 ?

Bagi saya, Sjahrir –kawan, kakak dan guru saya– adalah sebuah inspirasi, sebuah kontroversi dan sekaligus sederet pertanyaan. Pertanyaan pertama yang muncul: bagaimana seorang yang menulis disertasi tentang kebutuhan pokok, dapat begitu tangkas bicara membela pasar bebas. Mereka yang terpasung dan menggemari kategorisasi atau kiri atau kanan, atau sosialis atau liberal akan kesulitan untuk menjawabnya.

Selamat Jalan Pak !

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang telah mengucapkan rasa simpati atas berpulangnya Dr. Syahrir pada hari Senin 28 Juli 2008. Semoga beliau diterima disisiNya dan kita semua dapat melanjutkan apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh Dr. Syahrir yaitu mendambakan INDONESIA BARU yang adil, majemuk dan demokratis.

Tulisan-tulisan beliau bisa dibaca di Catatan Syahrir kedepan kami akan melengkapi tulisan-tulisan dan buah pikirian beliau agar website/blog ini bisa menjadi salah satu perpustakaan online seperti apa yang beliau impikan selama ini.

“Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin”

semoga kami semua bisa lebih banyak menyalakan lilin

Selamat Jalan Pak !

WARROOM

Zul: Calon pengganti Menko Perekonomian harus tegas

Menurut Zulkieflimansyah, anggota DPR dari Fraksi PKS, orang yang patut menggantikan Menko Perekonomian, adalah sesorang yang memiliki ketegasan dan vitalitas untuk menjadi koordinator. Prof. Irsan Tanjung dinilai kurang tepat untuk menggantikan posisi Boediono sebagai Menko Perekonomian yang baru. “Saya tidak setuju kalau Menko Perekonomian itu Prof. Irsan Tanjung. Beliau itu dosen saya di FEUI, dengan segala hormat beliau lebih baik tetap saja menjadi Dubes RI di Filipina. Kita butuh Menko Perekonomian yang memiliki ketegasan dan vitalitas untuk menjadi koordinator,” ujarnya.

Dia merekomendasikan pengganti Boediono adalah Fahmi Idris atau Purnomo Yusgiantoro. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa berat melepas kedua menterinya itu, bisa mengangkat Penasihat Ekonomi Sjahrir.

“Sjahrir saya kira memiliki kapasitas, senior, dan dihormati lembaga-lembaga internasional, disamping juga punya leadership.”

dikuti dari bisnis.com

“Semua Ada pada Boediono”

Persoalan apa saja yang akan dihadapi Boediono jika terpilih jadi Gubernur BI?
Pemerintah harus merelakan seorang Boediono berada di BI. Pemerintah harus mencegah inflasi. Kita harus mencegah jangan samapi portfolio ekonomi negara ini rusak. Portfolio itu bukan hanya di pasar saham, juga di pasar obligasi. Pasar saham kita adalah pasar yang dikontrol oleh banyak pihak asing. Peran asing di pasar obligasi juga semakin besar.

Bagaimana dengan krisis di Amerika?

Memang, perekonomian Amerika Serikat sedang bermasalah. Bergejolaknya perekonomian AS akibat krisis sub-prime mortgage, ikut mendorong hancurnya keseluruhan kredit market. Dan itu, mau tidak mau, memiliki efek yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini harga pangan dan energi dunia terus naik. Itu adalah masalah besar lainnya yang saat ini sedang dihadapi bangsa kita.

Syahrir: Presiden Oke Tapi Ekonomi Tetap Payah

Perspektif Wimar
10 April 2008

Syahrir: Pemerintah Telah Berkorban Dengan Mencalonkan Boediono

Ngomongin masalah ekonomi emang nggak ada habisnya. Mulai dari ribut soal Gubernur BI sampai krisis ketahanan pangan. Perspektif Wimar edisi ini mencoba menghadirkan perspektif dari sudut pandang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dr. Syahrir yang kali ini ditemani Agni Pratista sebagai co host. Masalah pencalonan Gubernur BI menjadi topik pembuka kali ini. Menurut Syahrir, dengan pencalonan Boediono sebagai Gubernur BI, sebenarnya pemerintah telah berkorban besar. Karena Boediono sangat dibutuhkan di kabinet. (iya pak, tapi juga sangat dibutuhkan oleh bank sentral). Berlarutnya pencalonan yang belum pernah tejadi sebelumnya ini , dikarenakan sekarang kita menghadapi situasi baru dimana parlemen begitu kuatnya.

Menghadapi 2009!!

Sebagaimana layaknya sebuah negara demokrasi yang berfungsi, kita semua mengenal tahun-tahun yang sangat penting secara politik. AS mengenal 2008 sebagai tahun pemilihan Presiden dan juga pemilihan sebagian anggota-anggota kongres dan senat. Kita memiliki 2009 karena di tahun itu, akan ada pemilihan Presiden, anggota-anggota DPR RI, anggota-anggota DPRD Provinsi dan anggota-anggota DPRD Kabupaten dan Kotamadya. Juga ada pemilihan anggota DPD yang mewakili kepentingan provinsi-provinsi.

Demikianlah suasana 2009 semakin merebak dengan pencalonandiri menjadi Presiden yang diajukan oleh Sutiyoso, mantan Gubernur DKI, dan gerak lincah “jalan baru” yang dimotori Rizal Ramli. Kemunculan kedua tokoh tersebut amat menarik karena itu membuka aroma lain bagi pemilu 2009. Bilamana pada pemilu 2004, satu-satunya jalan bagi aspiran-aspiran Presiden adalah membentuk partai baru atau memenangkan dukungan dari partai-partai yang lama, maka pencalonan Sutiyoso dan inisiatif Rizal Ramli tidak demikian. Yang sama dengan 2004 adalah aktivitas Wiranto yang membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). .

Momok Inflasi Memang Seram

Perhitungan angka inflasi dari Oktober 2007 hingga akhir Oktober 2006 adalah 6,88%, sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama 6,5%. Dari angka-angka ini target pertumbuhan ekonomi 6,3% agaknya bisa terjadi. Sementara target inflasi yang tidak terlalu eksak karena bersifat jarak satu persen ke atas dan ke bawah dari 6% (5%-7%) tampaknya juga akan terpenuhi saking fleksibelnya target tersebut.

Bilamana angka pertumbuhan terlampaui sekalipun, dapat dilihat dari penyebaran (spread) dan struktur pertumbuhan, akibat tersebut tidaklah terlalu menimbulkan perbaikan nyata bagi kehidupan kaum miskin. Sebaliknya bilamana inflasi lebih buruk dari target, ataupun mencapai target, katakanlah di bawah 7%, angka ini akan lebih-lebih terasa bagi kelompok miskin dan kaum yang berpendapatan tetap yang sebagian besar masih merupakan kelompok menengah ke bawah.

Dalam konteks demikian, kita harus menyikapi pendalaman kita tentang tingkat kenaikan harga atau inflasi. Kenaikan harga langsung mempengaruhi daya beli, ketentraman hidup, bahkan “survival” unit masyarakat terkecil yaitu rumah tangga. Bahkan kendati core inflation dapat dikendalikan misalnya, tapi kalau barang yang memiliki gejolak (volatility) menunjukkan kenaikan yang berarti maka akibatnya bisa amat mengkhawatirkan survival sebuah rumah tangga.

Ekonomi Portofolio dan Stabilitas Ekonomi Dunia

Indonesia, sering membanggakan bahwa berbeda dengan krisis 1997-1998 posisi cadangan devisa jauh lebih besar dan jumlahnya konon mencapai 57 miliar US dollar. Saat krisis di akhir 1997 cadangan devisa hanya 21,4 miliar dollar AS dan di 1998 sebesar 23,8 miliar US dollar. Begitu juga tingkat inflasi sudah berada sedikit di atas enam persen dan stabilitas nilai tukar relatif lebih terjaga terutama bila membandingkan nilai tukar itu semata-mata dengan Amerika Serikat. Hal ini berbeda di masa-masa krisis di mana rupiah pernah mencapai belasan ribu dan inflasi bergejolak dalam level double digit. Yang agak mengherankan adalah bahwa kendati nilai tukar US dollar melemah terhadap mata uang seperti dollar Singapura dan Yen Jepang tapi terhadap rupiah dollar AS itu tetap kuat dan kini berada di sekitar 9.300 hingga 9.500 rupiah/US dollar. Ini menunjukkan apa? Dan bagaimana kita menyikapi ekonomi portofolio Indonesia?

Per akhir November 2007 Surat Utang Negara (SUN), termasuk ORI (Obligasi Republik Indonesia) mencapai 803,19 triliun rupiah sementara Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang lebih bersifat jangka pendek pada akhir November mencapai 219,7 triliun. Sementara itu saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mempunyai kapitalisasi pasar (dihitung dari harga saham dikalikan jumlah saham) sebesar 1.844 triliun rupiah per 24 Januari 2008. Peran asing di bursa efek cukup besar kalau tidak dikatakan dominan sementara kepemilikan asing pada SUN dan ORI serta SBI juga cukup berarti kendati tidak sebesar peranan di saham.

Bahaya Mental Dirigista!!

Mekanisme pasar sering dikutuk sebagai sumber kesengsaraan rakyat dan yang diuntungkan kabarnya adalah para kapitalis. Mekanisme pasar dianggap hanya mengembangkan filsafat survival of the fittest, sementara perlindungan terhadap rakyat menjadi dikesampingkan.

Sebenarnya sebagian dari yang dinyatakan seperti di atas, ada mengandung isi kebenaran. Sebagian lagi bukan tidak mungkin muncul sebagai retorika yang mempunyai nada lebih politik ketimbang kenyataan konkrit yang dirasakan rakyat. Kebenaran biasanya ada di tengah-tengah itu karena sejak awal ketika ada debat besar tentang sistem ekonomi mana yang benar, kita selalu diperhadapkan dengan dua sistem besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Secara teoritis hal ini telah diperdebatkan oleh raksasa ekonomi Oscar Lange di pihak sistem ekonomi sosialis dan Frederich Von Hayek di pihak sistem ekonomi kapitalis. Sama dengan diatas, kebenaran pun selalu ada di tengah dan karena itulah kita melihat “mixed economy” sebagai sistem yang dimiliki hampir semua nation state di abad ke-21 ini. Salah kita menyebut Singapura sebagai penganut sistem kapitalis, karena kita melupakan bahwa BUMN disana sungguh dominan sehingga Temasek amat ditakuti sementara itu adalah perusahaan negara. Tidak heran bahwa negara-negara kapitalis mulai keteter dan semakin memerlukan “sovereign wealth fund” yang bersumber pada akumulasi kapital dari negara seperti Singapura, dan negara-negara Timur tengah.

Tak Tepat, Kalla Rangkap Jabatan Menko Perekonomian

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai dukungan Partai Golkar agar jabatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dirangkap Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tepat. Sebab Kalla yang juga seorang pengusaha dikhawatirkan bias kepentingan dengan rangkap jabatan itu.

Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.