Bilamana angka pertumbuhan terlampaui sekalipun, dapat dilihat dari penyebaran (spread) dan struktur pertumbuhan, akibat tersebut tidaklah terlalu menimbulkan perbaikan nyata bagi kehidupan kaum miskin. Sebaliknya bilamana inflasi lebih buruk dari target, ataupun mencapai target, katakanlah di bawah 7%, angka ini akan lebih-lebih terasa bagi kelompok miskin dan kaum yang berpendapatan tetap yang sebagian besar masih merupakan kelompok menengah ke bawah.

Dalam konteks demikian, kita harus menyikapi pendalaman kita tentang tingkat kenaikan harga atau inflasi. Kenaikan harga langsung mempengaruhi daya beli, ketentraman hidup, bahkan “survival” unit masyarakat terkecil yaitu rumah tangga. Bahkan kendati core inflation dapat dikendalikan misalnya, tapi kalau barang yang memiliki gejolak (volatility) menunjukkan kenaikan yang berarti maka akibatnya bisa amat mengkhawatirkan survival sebuah rumah tangga.

Misalnya, bagaimana kita menyikapi kenaikan harga minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, dan beras? Bagi sebagian elit barangkali total pengeluaran dalam rumah tangga atas barang-barang tersebut amatlah kecilnya sehingga irrelevant membicarakan kenaikan harga komoditi-komoditi tersebut. Tidak kalah popular dari teori Marx dan Engels adalah Engel’s Law yang berasal dari seorang yang bernama Engel yang lain. Ia membuktikan bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin sedikit konsumsi bagi kebutuhan akan makanan mereka. Hal yang begitu logis dan sederhana ternyata cukup serius ditanggapi para ekonom seperti Jan Tinbergen (pemenang hadiah Nobel) hingga Hendrik Houthakker, yang kemudian secara ekonometris betapa benarnya Engels Law tersebut. Apa maknanya bagi kita yang sedang bereformasi dan menggalakkan ekonomi daerah? Apa artinya Engel’s Law itu dilihat dari disiplin fiskal yang seharusnya menuntun pemerintah yang pro-rakyat dan pro-pemberantasan kemiskinan? Di sini kita bicara tentang perlunya meniadakan distorsi ekonomi dalam kebijaksanaan ekonomi. Distorsi ekonomi itu menyangkut distorsi di kebijakan fiskal ataupun distorsi di kebijakan moneter.

Di kebijakan fiskal misalnya, bilamana ada kebijakan mengurangi kewajiban pajak para pembayar pajak dan bahkan memberikan subsidi bagi membeli komoditi yang bersifat non-rival, maka harus diyakini hal tersebut benar-benar bisa mencegah kenaikan harga. Di pihak lain, bilamana harga naik karena adanya harga internasional yang meningkat maka kebijakan yang tepat mungkin saja bukan berupa peniadaan kewajiban pajak maupun subsidi. Suatu peningkatan pungutan ekspor mempunyai kapasitas yang lebih kuat dalam memelihara harga di dalam negeri. Sementara itu dalam kebijaksanaan moneter, kita tahu bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar yang tidak bisa diimbangi oleh arus dari barang dan jasa yang meningkat, akan menimbulkan kelangkaan barang dan dengan sendirinya kenaikan harga terjadi. Kita tahu bahwa dengan adanya Undang-Undang Bank Indonesia (BI), peran memelihara stabilitas harga ada pada BI. Tetapi karena pasal 4 UUD 1945 memberikan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan kepada Presiden, harus menjadi jelas bahwa otonomi BI, juga otonomi daerah, tidaklah menyebabkan berlangsungnya otonomi kedua badan tersebut terhadap negara. Sementara penyelenggaraan negara dan kewajiban yang termaktub di dalamnya adalah wewenang Presiden Republik Indonesia.

Inflasi juga bisa terjadi pada kebijakan yang menyangkut penyediaan barang non-rival yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Membeli bensin di pompa bensin merupakan kerja konkrit di mana administered price secara mudah dilaksanakan. siapapun yang datang ke pompa bensin akan membeli bensin sesuai dengan harga yang ditetapkan. Di pihak lain, komoditi lain seperti minyak tanah memiliki karakteristik yang tidak se-mekanistis itu. Di dalam perdagangan minyak tanah ada berbagai macam pihak yang terlibat. Mulai tukang penjual dengan gerobak-gerobak hingga penjual minyak tanah kalengan dengan volume yang lebih kecil kesemuanya bertemu dengan pembeli yang karakteristiknya berbeda-beda dan kemampuan membeli yang berlainan pula. Selain itu bilamana bensin di pompa bensin sepenuhnya langsung dipakai untuk membuat mobil atau motor bekerja, maka minyak tanah bisa disebut memiliki multifungsi. Dari mulai fungsi untuk memasak hingga fungsi menjadi instrumen penerangan terjadi. Juga saling meminjamkan di antara tetangga sering terjadi pada kelompok-kelompok miskin. Bilamana ada kenaikan harga minyak tanah, entah karena “konversi” kepada gas tabung, efeknya pada tiap rumah tangga yang setia menggunakan minyak tanah akan sangat memukul bahkan mempengaruhi seluruh seluruh pola pengeluaran uang yang mereka miliki secara sangat terbatas.

Kita pernah memiliki inflasi yang luar biasa tingginya, hyper inflation, yang mencapai 65% di puncak kegawatan pada tahun 1965 ketika terjadi perubahan politik yang besar saat itu. Saat ini hal seperti itu amat boleh jadi tidak mungkin terjadi. Tetapi apakah karena itu keadaan ekonomi Indonesia dengan inflasi yang relatif rendah tersebut serta merta bisa disebut aman? Jawabannya adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, inflasi pada tingkat 6 hingga 7 persen haruslah dibandingkan dengan inflasi negara-negara tetangga dan negara-negara industri yang ternyata tingkatannya jauh lebih rendah, di sekitar 2 hingga paling banyak 4,5 persen. Artinya pukulan inflasi yang dialami Indonesia memukul kaum miskin di Indonesia secara jauh lebih telak daripada kaum miskin di negara-negara maju atau industri maupun di negara-negara tetangga. Kini dengan suasana the world is flat permintaan inflasi yang demikian signifikan secara kasat mata dapat terlihat di seluruh dunia. Kita akan mengalami pukulan yang memiliki demonstration effect dari setiap upaya yang mempolitisasi kenaikan harga demi tujuan-tujuan politik yang berbeda-beda. Kinerja suatu pemerintahan yang bersih, bekerja keras, dan untuk batas-batas tertentu berhasil dalam meingkatkan pertumbuhan ekonomi dapat ditenggelamkan bilamana pemerintah bersangkutan gagal mencegah kenaikan harga.

Kedua, kalaupun core inflation (inflasi inti) dapat dicegah untuk naik, tetapi bilamana volatilitas harga yang sangat penting bagi rakyat terjadi, maka efek inflatoir bagi rakyat tidaklah sekecil dari angka inflasi resmi yang merupakan gabungan daripada inflasi inti, administered price, dan barang-barang yang memiliki gejolak (volatility) yang tinggi. Jadi, kalaupun inflasi kita disebut hanya “6,5%” sangat boleh jadi bagi kelompok rakyat miskin jumlah yang mendekati kenyataan barangkali mencapai 15 hingga 20%. Di dalam perekonomian yang bertumbuh di bawah 7% dimana pertumbuhan tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja baru yang masuk di pasar tenaga kerja, maka inflasi yang dipersepsikan tinggi bagi sebagian rakyat miskin, akan memukul ekonomi secara ganda (double blow effect). Dari sisi ini tidak salah bila dikatakan bahwa inflasi masih merupakan momok bagi rakyat.

Ketiga, bulan depan tahun 2008 telah tiba dan bisa diperkirakan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat akan ditanggapi dengan sikap heavy politics attitude. Untuk bisa menghasilkan kebijakan yang tepat secara ekonomis akan tetap dicermati secara politis sehingga “biaya politik” untuk kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan menjadi mahal. Pengalaman terpenting dari upaya pemerintahan Presiden SBY dalam tiga tahun ini adalah betapa politik tidaklah mengenal belas kasihan. Dan belas kasihan itu semakin menghilang bilamana berlangsung kegagalan dalam mengendalikan harga.

Syahrir Research, November 2007

Per akhir November 2007 Surat Utang Negara (SUN), termasuk ORI (Obligasi Republik Indonesia) mencapai 803,19 triliun rupiah sementara Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang lebih bersifat jangka pendek pada akhir November mencapai 219,7 triliun. Sementara itu saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mempunyai kapitalisasi pasar (dihitung dari harga saham dikalikan jumlah saham) sebesar 1.844 triliun rupiah per 24 Januari 2008. Peran asing di bursa efek cukup besar kalau tidak dikatakan dominan sementara kepemilikan asing pada SUN dan ORI serta SBI juga cukup berarti kendati tidak sebesar peranan di saham.

Dilihat dari angka-angka ekonomi portofolio Indonesia yang sebesar itu maka jelas sekali nilai cadangan devisa yang belum mencapai 60 miliar US dollar tidaklah terlalu mengesankan. Apalagi dibandingkan dengan cadangan devisa yang dimiliki China yang sebesar lebih dari satu triliun dollar dan cadangan devisa Jepang yang juga mendekati satu triliun dollar, serta kepemilikan China dan Jepang atas surat utang pemerintah AS yang total keduanya juga berada di atas satu triliun dollar. Tentu saja jumlah yang sebesar itu di China dan Jepang harus dibandingkan dengan kapitalisasi pasar di bursa-bursa negara tersebut yang jumlahnya jelas lebih besar pula dari kepemilikan cadangan devisa dan cadangan aset asing yang mereka punyai.

Point yang mau dikatakan adalah stabilitas di dalam ekonomi portofolio adalah stabilitas yang dapat terguncang dengan mudah bilamana terjadi suasana panik sehingga berlangsung apa yang disebut panicked selling dan bilaman itu terjadi maka kehancuran bursa akan bergulir kepada stabilitas nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang tidak terlalu positif menyangkut stabilitas mata uang. Berkali-kali kurs kita digonjang-ganjing oleh berbagai isu dan kendati kita melaksanakan kebijaksanaan rezim nilai tukar free floating namun dalam kenyatannya tentunya pengertian free ini tidaklah bersifat absolut. Kita tahu bahwa berdasarkan Undang-undang Bank Sentral yang berlaku sekarang, tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga (pengendalian inflasi). Memang Bank Indonesia memiliki independensi yang tidak bersifat sama dengan masa-masa ketika di Indonesia berlaku sistem pengendalian oleh Dewan Moneter di mana Bank Indonesia hanyalah menjadi sekretaris pada Dewan Moneter itu, sementara ketuanya adalah Menteri Keuangan.

Begitupun, ada pendapat yang menyatakan bahwa kendati Indonesia secara de jure menganut rezim free floating exchange rate, tetapi sebenarnya saat sekarang secara de facto rezim managed floating exchange rate (disertasi doktor oleh Erna Zetha dengan judul “Pemilihan Rezim Nilai Tukar dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perekonomian: Studi Kasus di Indonesia 1978-2006”) yang berlaku. Pertanyaan penting adalah bagaimana managed floating itu dilaksanakan dan apa teknik dan mekanisme kerja yang digunakan oleh Bank Indonesia? Dalam pengalaman penulis yang pernah mengurus sebuah money market brokerage sesungguhnya nilai tukar itu berubah-ubah oleh perdagangan mata uang yang relatif amat kecil, paling-paling beberapa ratus juta dollar dalam satu hari hingga penutupan perdagangan. Tetapi harga penutupan itulah yang digunakan dalam memperhitungkan berbagai macam indikator ekonomi penting seperti nilai tukar dollar terhadap rupiah ataupun kapitalisasi pasar saham dalam dollar.

Sekarang, kurs kita sudah penuh spekulasi diantisipasi bilamana benar-benar resesi terealisir dan gonjang-ganjing bursa di AS mulai diikuti oleh indeks saham di Asia, termasuk saham di Bursa Efek Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa kita harus mulai khawatir bilamana kurs mencapai 10.000 rupiah/US dollar. Kita tidak ingin menambah bensin pada spekulasi karena sesungguhnya seorang bijak pernah mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana perkiraan tentang nilai tukar yang akan terjadi. Dia mengatakan bahwa nilai tukar yang terjadi adalah nilai tukar yang berlangsung pada hari itu ditanyakan. Dalam perkataan lain setiap spekulasi sesungguhnya penuh dengan ketidakpastian dan keragu-raguan yang tak pantas disodorkan pada publik ekonomi yang lebih luas.

Tetapi kembali kepada judul analisis ini yaitu “Ekonomi Portofolio dan Stabilitas Ekonomi Indonesia” apa implikasi dari uraian panjang yang ditulis hingga sekarang?

Pertama, investasi portofolio secara khusus dan ekonomi portofolio (artinya di sini sinergi investasi itu dengan ekonomi secara lebih menyeluruh) amat sulit ditebak bagaimana akibatnya secara eksak. Tetapi guncangan di Wall Street pasti punya pengaruh di Asia termasuk di Indonesia sehingga jika terjadi penurunan indeks Dow Jones maka penurunan yang sama diperkirakan terjadi di Bursa Efek Indonesia.

Kedua, sepanjang gonjang-ganjing di bursa termasuk bilamana Fed menurunkan suku bunga pada tingkat yang amat rendah hingga misalnya, dua persen (ini menimbulkan persoalan tersendiri karena meningkatkan moral hazard yang berimplikasi bahwa pihak-pihak yang seharusnya “dihukum” akibat subprime credit akan “lolos” atau terselamatkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas pada pasar secara keseluruhan) masih berakibat pada bursa semata-mata, efek pada nilai tukar belum terjadi, maka kita harus menyikapinya dengan membandingkan selisih Fed rate dengan SBI rate. Bilamana jarak Fed rate terus membesar dengan SBI rate (tidak ada penurunan SBI rate ketika Fed rate turun 75 basis poin hingga sekarang) sementara rupiah tidak juga menguat secara berarti, maka di sini kewaspadaan harus digandakan.

Ketiga, andaikata nilai tukar rupiah secara signifikan memburuk, katakanlah menembus 10.000 rupiah/US dollar, maka efeknya pada ekonomi nasional juga akan terasa. Bukan saja pada semakin mahalnya barang impor (meskipun itu dikompensasi dengan tingginya nilai rupiah barang ekspor) tetapi juga efek pada ekspor kita pun akan dirasakan negatif, karena resesi di AS akan mengurangi kapasitas impor AS.

Keempat, satu-satunya cara untuk mempertahankan ketahanan ekonomi (economic resilience) adalah dengan meniadakan kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur distorsi. Ini mencakup kemungkinan inflasi yang disebabkan oleh policy induced distortion. Yang dimaksud di sini adalah setiap kebijakan yang tidak menimbulkan efisiensi di pasar dan sebagai gantinya muncul berbagai instrumen seperti pengambilalihan pajak utama nilai dan peningkatan subsidi. Kedua instrumen tersebut bekerja dengan cara semakin meningkatkan pengeluaran APBN seraya pada saat yang sama penerimaan APBN menjadi menurun. Ini membuat defisit anggaran semakin meningkat dan pada dirinya potensi inflasi meningkat pula.

Stabilitas ekonomi nasional hanya dapat dilaksanakan bila efisiensi pasar juga meniadakan berbagai distorsi yang muncul, termasuk distorsi yang datang dari kebijakan yang kurang bijaksana.

Syahrir Research, Januari 2008

Faisal juga tidak setuju dengan wacana jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dirangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab pekerjaan Sri Mulyani sudah teramat berat mengurusi penerimaan negara dan membagi-bagikan dana belanja negara.

Sementara figur lain yang disebut-sebut, seperti Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro juga dinilai kurang pas. “Mereka sebaiknya berkonsentrasi dengan pekerjaannya masing-masing.”

Faisal menyarankan jabatan Menteri Koordinator Perekonomian dikosongkan. Toh selama ini jabatan itu hanyalah kuasi kabinet yang tidak diperlukan. Fungsi koordinasi bisa diambil alih presiden. Namun bila tetap diperlukan, presiden menyerahkan kepada orang kepercayaannya yang bisa diandalkan.

Faisal merekomendasikan Dr. Syahrir yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Ekonomi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Sebab, Syahrir adalah sosok ekonom yang disegani, tegas, berani dan mengarahkan para menteri ekonomi. Syahrir juga bukan orang partai politik.

Ketika dimintai komentar, Syahrir mengaku tak tahu jika dirinya disebut-sebut diusulkan menggantikan Boediono. Ia juga tak mengetahui soal proses pemilihan calon pengganti Menteri Koordinator Perekonomian, Sebab, Dewan Pertimbangan Presiden tak dimintai masukan.”Semua itu hak prerogatif Presiden,” katanya. (Koran Tempo, 5/04/08)